Pelayanan Pas Kecil

Tujuan Pelayanan

• Menjamin Keabsahan Dokumen Kebangsaan Kapal: Memastikan kapal yang memenuhi ketentuan untuk memiliki Pas Kecil memperoleh dokumen kebangsaan kapal yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Memberikan Kepastian Administrasi Kapal: Memfasilitasi pemilik kapal dalam memperoleh Pas Kecil sebagai dokumen yang memuat identitas dan data kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Menjamin Kesesuaian Data Kapal: Memastikan data dan identitas kapal yang tercantum dalam Pas Kecil sesuai dengan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung yang diajukan.
• Mendukung Tertib Administrasi Pendaftaran Kapal: Mewujudkan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan kapal secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Mendukung Kepastian Hukum dan Keselamatan Pelayaran: Memberikan kepastian administratif terhadap status kapal serta mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Pelayanan

• Fungsi Verifikasi Administrasi: Berfungsi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan penerbitan Pas Kecil.
• Fungsi Pemeriksaan dan Identifikasi Kapal: Berfungsi untuk memastikan identitas, ukuran, konstruksi, kepemilikan, serta data kapal lainnya sesuai dengan dokumen dan hasil pemeriksaan yang dipersyaratkan.
• Fungsi Validasi Data Kapal: Berfungsi untuk melakukan validasi terhadap data kapal sebagai dasar penerbitan Pas Kecil.
• Fungsi Penerbitan Pas Kecil: Berfungsi untuk menerbitkan Pas Kecil sebagai dokumen kebangsaan dan identitas kapal sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Fungsi Pencatatan Administrasi: Berfungsi untuk mencatat dan mendokumentasikan data kapal serta penerbitan Pas Kecil dalam administrasi pendaftaran kapal.
• Fungsi Kepastian Administratif: Berfungsi memberikan kepastian mengenai identitas, status, dan legalitas administratif kapal melalui penerbitan Pas Kecil sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk E-Pas Kecil baru, Pelayanan dilakukan secara online melalui Simkapel, melampirkan dokumen persyaratan sbb:

1. Surat Permohonan

2. Surat Kuasa (wajib jika pemohon bukan pemilik kapal)

3. Surat Tukang / Kontrak Pembangunan

4. Foto Kapal*

5. KTP Pemilik

6. KTP Tukang

Tarif Rp. 0 (Nol) Rupiah Berdasarkan PP PNBP (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan )