Pelayanan Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha

• Tujuan Pelayanan PMKU

  • Menjamin Legalitas Operasional: Memberikan kepastian hukum dan pengakuan resmi bagi perusahaan angkutan laut atau usaha jasa terkait agar dapat menjalankan aktivitasnya secara sah di wilayah kerja pelabuhan.

  • Menciptakan Tertib Administrasi Pelabuhan: Memastikan seluruh pelaku usaha di lingkungan pelabuhan terdata secara sistematis, terstruktur, dan transparan dalam sistem logistik.

  • Meningkatkan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business): Menyederhanakan alur pelaporan berkala dan perpanjangan masa berlaku kegiatan usaha agar iklim bisnis di sektor maritim berjalan lebih cepat dan efisien.

  • Mencegah Praktik Usaha Ilegal: Memastikan hanya perusahaan yang benar-benar memenuhi kualifikasi resmi yang dapat beroperasi, sekaligus melindungi ekosistem pelabuhan dari agen atau operator fiktif.

  Fungsi Pelayanan PMKU

  • Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (Monitoring & Control): Menjadi instrumen kendali bagi pihak otoritas pelabuhan (khususnya Seksi Angkutan Laut) dalam memantau keaktifan, kepatuhan, dan rekam jejak operasional perusahaan.

  • Fungsi Verifikasi dan Validasi Berkas: Menjadi filter bagi petugas loket atau sistem untuk memeriksa keabsahan dokumen persyaratan (seperti NIB, SIUPAL/SIUPBM, laporan operasional tahunan, dan pemenuhan kewajiban administrasi lainnya).

  • Fungsi Pembaruan Basis Data (Database Updating): Memperbarui pangkalan data (database) pelaku usaha kepelabuhanan secara berkala agar data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan tetap akurat dan dinamis.

  • Fungsi Penegakan Regulasi: Memastikan setiap langkah ekspansi atau perpanjangan usaha yang dilakukan oleh pelaku maritim tetap selaras dengan regulasi pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku.

Persyaratan:

• Struktur Perusahaan Organisasi;

• Surat Keterangan Domisili;

• SIUP Kum Ham;

• NPWPPerusahaan;

• Dokumen SIUP;

• Dokumen KTP;