Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Tujuan

1. Memberikan pedoman yang jelas dan terstandar dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
2. Menjamin bahwa setiap kapal yang akan berlayar telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Memastikan proses penerbitan SPB dilakukan secara profesional untuk mendukung keselamatan pelayaran, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Memberikan kepastian prosedur, waktu pelayanan, dan persyaratan kepada pengguna jasa kepelabuhanan.

Fungsi

1. Sebagai pedoman kerja bagi petugas Kesyahbandaran dalam melaksanakan proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
2. Sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal, awak kapal, dan persyaratan lainnya sebelum kapal diberikan izin berlayar.
3. Menjamin keseragaman pelaksanaan pelayanan sehingga sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan mempercepat proses pelayanan penerbitan SPB.
6. Mendukung pelaksanaan pengawasan keselamatan pelayaran dengan memastikan hanya kapal yang memenuhi persyaratan yang memperoleh Surat Persetujuan Berlayar.
7. Menjadi media informasi bagi nakhoda, operator kapal, agen kapal, dan pengguna jasa mengenai alur serta persyaratan pelayanan penerbitan SPB.

Persyaratan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

1. Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (LK3) yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Petugas Lala.
2. Kelengkapan surat dan dokumen kapal yang masih berlaku.
3. Daftar Awak Kapal (Crew List).
4. Sertifikat Pengawakan Kapal (Safe Manning Certificate) yang sesuai.
5. Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
6. Kondisi cuaca yang memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran, berdasarkan informasi cuaca yang digunakan dalam proses penerbitan SPB. Apabila cuaca buruk atau kapal dinyatakan tidak laik laut, keberangkatan akan ditunda sementara.
7. Hasil pemeriksaan dan validasi dokumen kapal oleh Petugas Kesyahbandaran harus dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan.