Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal

Tujuan Pelayanan

1. Menjamin Keselamatan Navigasi (Safety of Navigation): Memastikan setiap pergerakan fisik kapal di dalam kolam pelabuhan—seperti pindah dermaga, menuju area labuh jangkar, naik dok, atau uji coba mesin (sea trial)—berjalan dengan aman tanpa risiko tubrukan atau kandas.

2. Mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas Perairan: Mengatur alur lalu lintas kapal secara sistematis agar perairan pelabuhan yang padat tetap tertata dan tidak terjadi tumpang tindih pergerakan antar-kapal.

3. Modernisasi dan Transparansi Layanan: Melalui sistem online (Inaportnet), pelayanan ini bertujuan memangkas birokrasi, mempercepat waktu proses permohonan (turnaround time), serta menghilangkan potensi pungutan liar demi mendukung ekosistem digital pelabuhan.

Fungsi Pelayanan

1. Fungsi Legalitas Operasional (Izin Sah): Berfungsi sebagai dokumen hukum resmi dari Syahbandar yang memberikan otoritas penuh kepada Nakhoda untuk menggerakkan kapalnya. Tanpa dokumen ini, segala aktivitas olah gerak kapal di pelabuhan dianggap ilegal.

2. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (Control & Monitoring): Menjadi instrumen bagi petugas Syahbandar, tim Pengawasan dan Penindakan (P2), serta operator Vessel Traffic Services (VTS) untuk memantau posisi, waktu, dan rute perpindahan kapal di lapangan.

3. Fungsi Sinkronisasi Operasional Pelabuhan: Berfungsi menyelaraskan pergerakan kapal dengan kesiapan unsur pelabuhan lainnya, seperti ketersediaan lokasi tambatan baru, kesiapan petugas pandu (pilotage).

4. Fungsi Pencatatan Data (Digital Logging): Berfungsi merekam riwayat historis pergerakan kapal secara digital ke dalam database sistem perhubungan laut untuk keperluan audit keselamatan, statistik pelabuhan, dan akuntabilitas data.

• Surat Permohonan
• Foto Copy SPK Pemandu bagi kapal Wajib pandu
• Crew List
• Foto Copy bukti pembayaran PUP untuk kapal yang melakukan Sea Trail
• Dokumen Pendukung

Tarif/Harga Biaya Berdasarkan PP PNBP (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan)