Pelayanan Penetapan Dan Penyandaran Kapal

Tujuan Pelayanan

• Mengoptimalkan Utilitas Dermaga: Mengatur alokasi tambatan kapal secara tertib dan terjadwal agar penggunaan fasilitas dermaga di pelabuhan berjalan efektif dan efisien.

• Memberikan Kepastian Operasional Kapal: Menjamin kepastian waktu dan lokasi penyandaran kapal bagi agen pelayaran berdasarkan dokumen kedatangan (PKK) dan rencana bongkar muat (RKBM) yang jelas.

• Meningkatkan Efisiensi Waktu Logistik: Mewujudkan pelayanan tambat kapal yang responsif dan cepat dengan target penyelesaian ±1 jam saja setelah dokumen dinyatakan lengkap.

• Mendukung Transparansi Pelayanan Publik: Menyediakan ruang pengambilan keputusan yang adil melalui koordinasi rapat bersama serta menjamin pelayanan yang bersih tanpa pungutan biaya (Rp 0).

Fungsi Pelayanan

• Fungsi Verifikasi & Administrasi: Memeriksa dan memvalidasi keabsahan dokumen wajib pemohon, mulai dari Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM), hingga permohonan Penetapan Penyandaran Kapal (PPK).

• Fungsi Koordinasi & Alokasi Tambatan: Menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat Penetapan Penyandaran Kapal bersama pihak perusahaan atau agen pelayaran untuk menentukan posisi sandar yang tepat.

• Fungsi Legalitas & Dokumentasi: Menyusun, menuangkan hasil kesepakatan sandar, dan menerbitkan Berita Acara Penetapan Penyandaran Kapal resmi yang ditandatangani bersama sebagai dasar hukum operasional di dermaga.

• Fungsi Transparansi & Penanganan Pengaduan: Berfungsi sebagai jembatan komunikasi interaktif melalui penyediaan kanal pengaduan resmi (WhatsApp, Telepon, Email) untuk menerima masukan atau menyelesaikan kendala di lapangan.

Persyaratan:

1. permohonan; 
2. Waktu kedatangan kapal;  
3. Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK); 
4. Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM);
5. permohonan Penetapan Penyandaran Kapal (PPK)