Penerbitan Surat Izin Scraping/Perombakan Kapal

TUJUAN PENERBITAN SURAT IZIN SCRAPING/PEROMBAKAN KAPAL

1. Memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap kegiatan scraping/perombakan kapal yang dilaksanakan di wilayah pelabuhan atau perairan.
2. Menjamin pelaksanaan pekerjaan scraping/perombakan kapal sesuai ketentuan keselamatan pelayaran dan keselamatan kerja.
3. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan fasilitas pelabuhan selama kegiatan berlangsung.
4. Menjamin bahwa kegiatan perombakan dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis, keamanan, dan perlindungan lingkungan.
5. Mengendalikan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kapal, tenaga kerja, fasilitas pelabuhan, dan lingkungan perairan.
6. Mewujudkan tertib administrasi dan pengawasan terhadap kegiatan scraping/perombakan kapal.

FUNGSI PENERBITAN SURAT IZIN SCRAPING/PEROMBAKAN KAPAL

1. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan izin scraping/perombakan kapal.
2. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap rencana pekerjaan, metode pelaksanaan, lokasi, peralatan, dan tenaga kerja yang digunakan.
3. Menilai kesesuaian kegiatan scraping/perombakan dengan ketentuan keselamatan pelayaran, keselamatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
4. Mengendalikan dan meminimalkan risiko kecelakaan, pencemaran, serta gangguan terhadap operasional pelabuhan.
5. Memberikan persetujuan dan menerbitkan Surat Izin Scraping/Perombakan Kapal setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi.
6. Menjadi dasar legal bagi pelaksanaan kegiatan scraping/perombakan kapal.
7. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan izin yang diterbitkan.
8. Mendokumentasikan dan mengarsipkan data perizinan sebagai bahan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan audit.

Persyaratan Pelayanan :
1) Surat Permohonan;
2) Surat Ukur Lama;
3) Gambar Rancang Bangun Kapal lama;
4) Gambar Rancang Bangun Kapal baru yang telah
disahkan;
5) Surat keterangan dari galangan dimana kapal
dirombak;
6) Docking Report termasuk repair list;
7) Laporan Survey Pemeriksaan dari Marine Inspector
Ditjen Hubla;
8) Surat Tanda Kebangsaan;
9) Grosse Akte.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.