Penerbitan Surat Ukur Sementara

⌘ Informasi Layanan

⌘ Alur Layanan

⌘ Informasi Layanan

Lama Proses

4 Hari Kerja

Masa Berlaku

1 Kegiatan

TUJUAN DAN FUNGSI

Menjamin Kepastian Data dan Identitas Kapal: Memastikan data teknis, identitas, dan karakteristik kapal tercatat berdasarkan dokumen serta persyaratan yang telah ditetapkan.
Memberikan Kemudahan dan Kepastian Pelayanan: Memfasilitasi pemilik kapal dalam memperoleh Surat Ukur Sementara melalui pengajuan permohonan secara langsung maupun daring melalui SIMKAPEL.
Menjamin Kepastian Waktu Pelayanan: Memberikan kepastian penyelesaian penerbitan Surat Ukur Sementara dalam waktu 4 jam setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan kewajiban PNBP dipenuhi.
Mendukung Tertib Administrasi dan Keselamatan Pelayaran: Menyediakan dokumen pengukuran kapal yang dapat menjadi dasar dalam proses administrasi dan penyelenggaraan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Fungsi Verifikasi Administrasi: Berfungsi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen kapal, kepemilikan, pembangunan, perubahan nama, perombakan, maupun pergantian bendera sesuai jenis permohonan.
Fungsi Verifikasi Data Teknis Kapal: Berfungsi untuk memastikan data dan karakteristik kapal yang menjadi dasar penerbitan Surat Ukur Sementara sesuai dengan dokumen dan hasil pengukuran yang dipersyaratkan.
Fungsi Pemrosesan dan Penerbitan Dokumen: Berfungsi untuk menyusun dan memproses penerbitan Surat Ukur Sementara setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai.
Fungsi Penetapan PNBP: Berfungsi dalam penerbitan kode billing dan pemenuhan kewajiban PNBP sesuai dengan ketentuan tarif penerbitan Surat Ukur.
Fungsi Pendukung Tertib Administrasi Kapal: Mendukung tersedianya data dan dokumen pengukuran kapal yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari administrasi status hukum dan kelaiklautan kapal.

A. Jika Kapal Dibangun Secara Tradisional/Tukang

Surat Permohonan;
Surat Persetujuan Penggunaan Nama Kapal;
Surat Keterangan Hak Milik dan Surat Tukang (Pacak);
KTP bagi pemilik perorangan;
Akta Pendirian Perusahaan bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia;
Gambar-Gambar Kapal yang sudah disahkan oleh DJPL.

B. Jika Kapal Dibangun di Galangan

Surat Permohonan;
Kontrak Pembangunan Kapal;
Surat Keterangan Galangan (Builder Certificate);
Berita Acara Serah Terima Kapal;
Akta Pendirian Perusahaan bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia atau KTP bagi pemilik perorangan;
Surat Persetujuan Penggunaan Nama Kapal;
Gambar-Gambar Kapal yang sudah disahkan oleh DJPL.

C. Bagi Kapal yang Pernah Terdaftar di Negara Lain (Ganti Bendera)

Surat Permohonan;
Builder Certificate;
Bill of Sale yang dilegalisasi oleh notaris atau pejabat pemerintah;
Protocol of Delivery;
Deletion Certificate yang diterbitkan oleh negara asal;
KTP bagi pemilik perorangan;
Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia dan Profil Perusahaan dari Kemenkumham;
Sertifikat dari Negara Bendera Asal Kapal;
Persetujuan Impor BMTB/Dispensasi sesuai Permendag PM Nomor 20 Tahun 2021;
Gambar Rancang Bangun Kapal yang sudah disahkan di DJPL;
Sertifikat dari Negara Bendera Asal Kapal;
Petunjuk Pelaksanaan Ganti Bendera/Penggunaan Bendera (Nota Dinas dari Ditkapel).

D. Bagi Kapal yang Ganti Nama Kapal dan Perombakan

Surat Permohonan;
Surat Persetujuan Penggantian Nama Kapal bagi kapal yang ganti nama;
KTP bagi pemilik perorangan;
Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia dan Profil Perusahaan dari Kemenkumham;
Surat Pengawasan Perombakan bagi kapal yang dirombak;
Gambar Lama dan Gambar Baru bagi kapal yang dirombak;
Surat Ukur Lama.

Penerbitan Surat Ukur: