Pengukuran Dan Penerbitan Surat Ukur

⌘ Informasi Layanan

⌘ Alur Layanan

⌘ Informasi Layanan

Lama Proses

30 Hari Kerja

Masa Berlaku

1 Kegiatan

TUJUAN DAN FUNGSI

Menjamin Kepastian Data dan Ukuran Kapal: Memastikan data teknis, ukuran, dan karakteristik kapal diperoleh melalui proses pengukuran yang sesuai dengan ketentuan serta didukung oleh dokumen persyaratan yang sah.
Memberikan Kemudahan dan Kepastian Pelayanan: Memfasilitasi pemilik kapal dalam memperoleh Surat Ukur melalui pengajuan permohonan secara langsung maupun daring melalui SIMKAPEL.
Menjamin Keakuratan Hasil Pengukuran: Memastikan hasil pengukuran kapal dan daftar ukur disusun secara tepat serta memperoleh pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mendukung Tertib Administrasi dan Kelaiklautan Kapal: Menyediakan Surat Ukur sebagai dokumen resmi yang mendukung proses administrasi kapal, pendaftaran, dan pemenuhan aspek kelaiklautan kapal.

Fungsi Verifikasi Administrasi: Berfungsi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan kapal, termasuk dokumen pembangunan, kepemilikan, pergantian bendera, perubahan nama, maupun perombakan kapal.
Fungsi Pengukuran Kapal: Berfungsi untuk melaksanakan pengukuran kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperoleh data teknis sebagai dasar penyusunan daftar ukur kapal.
Fungsi Penyusunan dan Pengesahan Daftar Ukur: Berfungsi untuk menyusun daftar ukur kapal berdasarkan hasil pengukuran dan memproses pengesahannya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Fungsi Pemrosesan dan Penerbitan Dokumen: Berfungsi untuk memproses dan menerbitkan Surat Ukur berdasarkan hasil pengukuran dan daftar ukur yang telah disahkan.
Fungsi Penetapan PNBP: Berfungsi dalam penerbitan kode billing dan pemenuhan kewajiban PNBP sesuai dengan ketentuan tarif pelaksanaan pengukuran dan penerbitan Surat Ukur.
Fungsi Pendukung Administrasi dan Kelaiklautan Kapal: Mendukung tersedianya dokumen dan data ukuran kapal yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari administrasi status hukum dan kelaiklautan kapal.

A. Jika Kapal Dibangun Secara Tradisional/Tukang

Surat Permohonan;
Surat Persetujuan Penggunaan Nama Kapal;
Surat Keterangan Hak Milik dan Surat Tukang (Pacak);
KTP bagi pemilik perorangan;
Akta Pendirian Perusahaan bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia;
Gambar-Gambar Kapal yang sudah disahkan oleh DJPL.

B. Jika Kapal Dibangun di Galangan

Surat Permohonan;
Kontrak Pembangunan Kapal;
Surat Keterangan Galangan (Builder Certificate);
Berita Acara Serah Terima Kapal;
Akta Pendirian Perusahaan bagi pemilik yang merupakan Badan Hukum Indonesia atau KTP bagi pemilik perorangan;
Surat Persetujuan Penggunaan Nama Kapal;
Gambar-Gambar Kapal yang sudah disahkan oleh DJPL.

C. Bagi Kapal yang Pernah Terdaftar di Negara Lain (Ganti Bendera)

Surat Permohonan;
Builder Certificate;
Bill of Sale yang dilegalisasi oleh notaris atau pejabat pemerintah;
Protocol of Delivery;
Deletion Certificate yang diterbitkan oleh negara asal;
KTP bagi pemilik perorangan;
Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia dan Profil Perusahaan dari Kemenkumham;
Sertifikat dari Negara Bendera Asal Kapal;
Persetujuan Impor BMTB/Dispensasi sesuai Permendag PM Nomor 20 Tahun 2021;
Gambar Rancang Bangun Kapal yang sudah disahkan di DJPL;
Sertifikat dari Negara Bendera Asal Kapal;
Petunjuk Pelaksanaan Ganti Bendera/Penggunaan Bendera (Nota Dinas dari Ditkapel).

D. Bagi Kapal yang Ganti Nama Kapal dan Perombakan

Surat Permohonan;
Surat Persetujuan Penggantian Nama Kapal bagi kapal yang ganti nama;
KTP bagi pemilik perorangan;
Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia dan Profil Perusahaan dari Kemenkumham;
Surat Pengawasan Perombakan bagi kapal yang dirombak;
Gambar Lama dan Gambar Baru bagi kapal yang dirombak;
Surat Ukur Lama.

E. Dokumen Tambahan

A. Pelaksanaan Pengukuran:

B. Penerbitan Surat Ukur: