Persetujuan Dan Pengawasan Pekerjaan Bawah Air

Tujuan Layanan

• Memberikan Legalitas Kegiatan Bawah Air: Layanan ini bertujuan untuk menerbitkan izin resmi berupa Surat Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) yang sah bagi perusahaan salvage dan pekerjaan bawah air.

• Memastikan Kepatuhan Regulasi Nasional: Layanan ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa setiap kegiatan bawah air telah mengantongi izin usaha yang legal serta Surat Izin Kegiatan PBA resmi dari Dirjen Perhubungan Laut.

• Menjaga Keselamatan Operasional di Laut: Layanan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas penyelaman atau pekerjaan bawah air terpantau secara langsung oleh otoritas pelabuhan melalui mekanisme pengawasan di lapangan.

• Menyelenggarakan Pelayanan Publik Bebas Biaya: Layanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian dokumen selama 1 hari (kondisional) secara akuntabel tanpa dipungut biaya apa pun.

Fungsi Layanan

• Fungsi Verifikasi Dokumen Kepatuhan: Berfungsi untuk memeriksa, meneliti, dan menyaring berkas permohonan seperti Surat Perintah Kerja dari perusahaan salvage serta surat izin usaha dan kegiatan PBA dari Dirjen Hubla sebelum persetujuan diberikan.

• Fungsi Otorisasi (Penerbitan Izin): Berfungsi sebagai otoritas resmi di Pelabuhan Makassar yang berwenang menyetujui dan menerbitkan Surat Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) langsung kepada pemohon.

• Fungsi Pengawasan dan Kontrol Lapangan: Berfungsi sebagai landasan tugas bagi petugas pelabuhan untuk melaksanakan monitoring teknis secara aktual di lapangan saat pekerjaan bawah air sedang berlangsung.

• Fungsi Pelayanan Non-Fiskal: Berfungsi sebagai unit pelayanan administrasi keselamatan pelayaran yang berjalan secara bersih dan transparan tanpa melakukan penarikan tarif atau biaya PNBP.

persyaratan wajib yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon:

• Surat permohonan;

• Surat Perintah Kerja dari perusahaan salvage;

• Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);

• Surat Izin Kegiatan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dari Dirjen Perhubungan Laut.