Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Sertifikat Pembangunan dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Panduan_Layanan.webp

Lama Proses

7 Hari Kerja

Masa Berlaku

1 Tahun

TUJUAN DAN FUNGSI

Tujuan

Penerbitan Sertifikat Pembangunan dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Fungsi

Peningkatan Proses Pelayanan Penerbitan Pembangunan dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

PERSYARATAN

Persyaratan Administrasi:

  1. Akta Pendirian Perusahaan
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak
  3. Izin Usaha Pokok dari instansi berwenang
  4. Bukti penguasaan tanah
  5. Penetapan lokasi terminal khusus bagi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk ditempatkan di terminal
  6. Izin pengerukan untuk kegiatan pengerukan
  7. Izin pekerjaan bawah air atau (salvage)
  8. Rekomendasi dari distrik navigasi setempat terkait aspek teknis

Persyaratan Teknis:

  1. Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun
  2. Peta bathimetri yang diperuntukan untuk mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar laut lokasi yang akan dibangun
  3. Posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya
  4. Rencana induk pelabuhan bagi kegiatan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan