Sop Persetujuan Bongkar Muat Barang Khusus Berbahaya

Tujuan

SOP Persetujuan Bongkar Muat Barang Khusus Berbahaya bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman yang baku dalam proses pelayanan persetujuan bongkar muat barang khusus berbahaya di lingkungan UPP Kelas III Tapaktuan.
2. Mewujudkan pelayanan yang cepat, tertib, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menjamin bahwa kegiatan bongkar muat barang khusus berbahaya dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.
4. Memberikan kepastian prosedur, waktu pelayanan, dan dokumen yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa.

Fungsi

SOP ini berfungsi sebagai :

1. Pedoman kerja bagi petugas UPP Kelas III Tapaktuan dalam memproses permohonan persetujuan bongkar muat barang khusus berbahaya.
2. Acuan bagi agen pelayaran, PBM (Perusahaan Bongkar Muat), dan pengguna jasa dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
3. Sarana untuk menjamin keseragaman proses pelayanan sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang khusus berbahaya agar sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran.
5. Dasar evaluasi kinerja pelayanan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan di pelabuhan.

Pemohon (Agen/PBM) harus melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen RKBM (Rencana Kegiatan Bongkar Muat) dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM).
2. Draft Survey.
3. Izin Operasional perusahaan yang masih berlaku.
4. Surat Pernyataan/Deklarasi Utama mengenai barang khusus berbahaya.
5. SPK TKBM (Surat Perintah Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat).

Seluruh dokumen tersebut diajukan kepada petugas pelayanan/SIMPADU untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar Muat Barang Khusus Berbahaya.