Surat Persetujuan Berlayar

## Tujuan Surat Persetujuan Berlayar

• Menjamin Keselamatan dan Keamanan: Memastikan kapal yang akan berangkat telah memenuhi seluruh standar kelaiklautan kapal (fisik, ABK, dan perlengkapan).

• Mencegah Pencemaran Lingkungan: Memastikan kapal tidak membawa muatan atau kondisi operasional yang berpotensi mencemari perairan.

• Penegakan Hukum dan Administrasi: Menjadi instrumen legal bagi pemerintah untuk mengawasi keluar-masuknya kapal di wilayah perairan yurisdiksi nasional.

## Fungsi Surat Persetujuan Berlayar

• Syarat Legalitas Berlayar: Menjadi bukti sah secara hukum bahwa kapal diizinkan bertolak menuju pelabuhan tujuan.

• Dasar Pemeriksaan Otoritas: Digunakan oleh petugas pengawas keselamatan pelabuhan atau instansi berwenang di pelabuhan tujuan untuk mencocokkan data kapal dan muatan.

• Perlindungan Hukum dan Asuransi: Menjadi dokumen penting yang sering disyaratkan oleh perusahaan asuransi atau pihak terkait jika terjadi klaim maupun insiden di laut.

## 1. Surat Permohonan dan Pernyataan

• Surat Permohonan Tertulis: Diajukan oleh pemilik, operator, atau agen kapal kepada Syahbandar.

• Surat Pernyataan Kesiapan Berangkat (Master Sailing Declaration): Pernyataan resmi dari nakhoda bahwa kapal beserta seluruh awak dan muatannya telah siap untuk melakukan pelayaran.

## 2. Dokumen dan Sertifikat Kelaiklautan Kapal

Kapal harus lulus pemeriksaan dokumen hukum serta kondisi fisik yang membuktikan bahwa kapal laik laut, yang meliputi:

• Surat Tanda Kebangsaan Kapal: Surat Laut, Pas Besar, atau Pas Kecil.

• Sertifikat Keselamatan: Seperti sertifikat konstruksi, perlengkapan, radio, garis muat (load line), dan pencegahan pencemaran.

• Sertifikat Pengawakan Kapal (Safe Manning Certificate): Bukti bahwa jumlah dan kompetensi awak kapal telah memenuhi standar minimal.

## 3. Dokumen Muatan dan Administrasi Perjalanan

• Manifest Muatan: Daftar muatan atau kargo yang diangkut secara lengkap.

• SPB Pelabuhan Asal: Surat Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya (jika kapal datang dari pelabuhan lain).

• Sijil Awak Kapal & Buku Pelaut: Daftar resmi daftar anak buah kapal serta dokumen identitas/kecakapan pelaut.

## 4. Bukti Pemenuhan Kewajiban Lainnya (Clearance)

Sebelum SPB dikeluarkan, instansi terkait harus memastikan bahwa kapal telah menyelesaikan berbagai kewajiban administratif, seperti:

• Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan & Kenavigasian (labuh, tambat, pandu, dll).

• Clearance Instansi Lain:

  • Bea dan Cukai (kepabeanan).

  • Imigrasi (keimigrasian awak dan penumpang).

  • Karantina Kesehatan, Hewan, atau Tumbuhan (tergantung jenis muatan).