Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak
Official Profile IconStruktur Organisasi
Organ Structure IconProfil Pejabat
Official Profile IconStruktur Organisasi
Struktur Organisasi

Keterangan:

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Sebanyak 296 unit terbesar di seluruh Wilayah Indonesia

Dasar Hukum Organisasi dan Tata Kerja

Landasan Utama : 

  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Landasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Untuk detail tugas, fungsi, dan tata kerja pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, diatur secara spesifik melalui peraturan berikut:

  • KSOP Utama: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 15 Tahun 2023
  • KSOP Kelas I s.d. IV: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 16 Tahun 2023
  • KSOP Khusus Batam: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 93 Tahun 2018
  • UPP Kelas I s.d. III: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023
  • DISNAV Tipe A Kelas I s.d. III: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 2 Tahun 2024
  • DISNAV Tipe B Tanjung Priok: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 3 Tahun 2024
  • Pangkalan PLP Kelas I s.d. II: Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 119 Tahun 2021
  • Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP): Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 73 Tahun 2021
  • Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP): Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 67 Tahun 2002