Bukan berada di bank atau hotel ketika pengunjung datang disapa ramah diiringi senyum. Gadis cantik berselempang dengan tulisan ‘Duta Kepelabuhanan’ dan seorang satpam berbaju safari menyapa orang yang datang ke Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Mereka juga menanyakan keperluan orang yang datang di ruangan dengan udara sejuk. Diminta menanti di sofa empuk. Dapat membuat kopi atau teh sendiri. Boleh tambah bila secangkir belum cukup.
Pengunjung pun nyaman dan merasa dihargai di kantor di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tersebut. Sambil menyeruput kopi, pengunjung juga dapat melihat foto-foto yang banyak menyajikan kutipan-kutipan inspiratif dan menggugah semangat.
Pelayanan publik, yang berubah sejak sejak satu setengah tahun lalu, itu tampaknya memberikan nuansa baru tentang excellent customer service. Wajah pelayanan birokrasi, yang nyaman dan ramah.
Perilaku orientasi kepada pelanggan yang ditampilkan tersebut tentu tidak mudah. Butuh waktu untuk membentuknya dan proses pelatihan yang berkala.
“Namun yang terutama adalah kemauan dari seluruh pegawai untuk belajar dan kesadaran untuk menampilkannya menjadi kuncinya. Kesadaran sebagai abdi negara sudah sepatutnya memberikan pelayanan publik sebaik mungkin. Publik harus merasa sangat puas dengan pelayanan kami,” ungkap Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Hermanta, SH, MM, M.Mar, Jumat (16/8/2019).
Dalam konteks itu, dia menegaskan pelayanan juga harus memberikan jaminan dan kepastian kepada pelanggan. “Kalau dapat lebih cepat ya jangan diperlambat. Kalau seluruh persyaratan administrasi sudah mememuhi, ya segera berikan. Kalau masih ada kekurangan, seperti kelengkapan dokumen, beritahu dan kasih solusi,” ujarnya.
Selain itu, dia menegaskan pelayanan harus bebas dari pungli dan korupsi. “Itu wajib hukumnya. Tidak boleh permintaan atau menerima uang di luar ketentuan. Seperak saja terima uang di luar ketentuan, pasti ada sanksi. Dan kami pernah mengenakan sanksi itu,” cetus pria, yang juga menyandang pangkat komisaris besar (kombes) polisi itu.
Hermanta mengemukakan bekerja dengan lebih kreatif dan cerdas dalam melayani seperti itu merupakan implementasi dari instruksi Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut.
Karena bekerja dengan sisten seperti itu BeritaTrans.com mencatat pantas saja Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerima Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Hermanta pada Senin (10/12/2018).
Sumber, BeritaTrans.com
Bukan berada di bank atau hotel ketika pengunjung datang disapa ramah diiringi senyum. Gadis cantik berselempang dengan tulisan ‘Duta Kepelabuhanan’ dan seorang satpam berbaju safari menyapa orang yang datang ke Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Mereka juga menanyakan keperluan orang yang datang di ruangan dengan udara sejuk. Diminta menanti di sofa empuk. Dapat membuat kopi atau teh sendiri. Boleh tambah bila secangkir belum cukup.
Pengunjung pun nyaman dan merasa dihargai di kantor di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tersebut. Sambil menyeruput kopi, pengunjung juga dapat melihat foto-foto yang banyak menyajikan kutipan-kutipan inspiratif dan menggugah semangat.
Pelayanan publik, yang berubah sejak sejak satu setengah tahun lalu, itu tampaknya memberikan nuansa baru tentang excellent customer service. Wajah pelayanan birokrasi, yang nyaman dan ramah.
Perilaku orientasi kepada pelanggan yang ditampilkan tersebut tentu tidak mudah. Butuh waktu untuk membentuknya dan proses pelatihan yang berkala.
“Namun yang terutama adalah kemauan dari seluruh pegawai untuk belajar dan kesadaran untuk menampilkannya menjadi kuncinya. Kesadaran sebagai abdi negara sudah sepatutnya memberikan pelayanan publik sebaik mungkin. Publik harus merasa sangat puas dengan pelayanan kami,” ungkap Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Hermanta, SH, MM, M.Mar, Jumat (16/8/2019).
Dalam konteks itu, dia menegaskan pelayanan juga harus memberikan jaminan dan kepastian kepada pelanggan. “Kalau dapat lebih cepat ya jangan diperlambat. Kalau seluruh persyaratan administrasi sudah mememuhi, ya segera berikan. Kalau masih ada kekurangan, seperti kelengkapan dokumen, beritahu dan kasih solusi,” ujarnya.
Selain itu, dia menegaskan pelayanan harus bebas dari pungli dan korupsi. “Itu wajib hukumnya. Tidak boleh permintaan atau menerima uang di luar ketentuan. Seperak saja terima uang di luar ketentuan, pasti ada sanksi. Dan kami pernah mengenakan sanksi itu,” cetus pria, yang juga menyandang pangkat komisaris besar (kombes) polisi itu.
Hermanta mengemukakan bekerja dengan lebih kreatif dan cerdas dalam melayani seperti itu merupakan implementasi dari instruksi Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut.
Karena bekerja dengan sisten seperti itu BeritaTrans.com mencatat pantas saja Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerima Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt. Hermanta pada Senin (10/12/2018).
Sumber, BeritaTrans.com
Reaksi dan Komentar