Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

BANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT, KEMENHUB RANGKUL RATUSAN WARGA JAWA BARAT DALAM PROGRAM PADAT KARYA TAHUN 2022

BANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT, KEMENHUB RANGKUL RATUSAN WARGA JAWA BARAT DALAM PROGRAM PADAT KARYA TAHUN 2022

CIREBON (15/3). Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali menyelenggarakan program Padat Karya dalam rangka membantu perekonomian masyarakat. Padat Karya kali ini dilaksanakan secara serentak di beberapa kantor UPT Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan ratusan masyarakat. Seluruh proses dalam kegiatan Padat Karya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

 

Pembukaan secara simbolis dilaksanakan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kepelabuhanan Subagiyo didampingi Anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto, serta perwakilan pemerintah daerah setempat.

 

"Kegiatan Padat Karya ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam mendukung pemulihan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan akan memberikan perluasan kesempatan kerja dan serta menjaga daya beli masyarakat lapis bawah di tengah pandemi Covid-19," ujar Subagiyo.

 

Acara pembukaan pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Padat Karya Tahun 2022 di UPT Ditjen Perhubungan Laut Wilayah Jawa Barat ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor KSOP Kelas II Cirebon, Kepala KSOP Kelas II Patimban, Kepala Kantor UPP Indramayu, Kepala Kantor UPP Pangandaran dan Kepala Kantor UPP Pelabuhan Ratu beserta jajarannya.

 

"Melalui kegiatan padat karya ini, juga diharapkan dapat membantu menekan jumlah pengangguran, mewujudkan peningkatan akses masyarakat lapis bawah kepada pelayanan dasar, serta penciptaan lapangan kerja, sehingga manfaat dari kegiatan ini dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat terutama warga sekitar," ujar Subagiyo.

 

Subagiyo menjelaskan, pekerjaan kegiatan padat karya yang diselenggarakan oleh Jajaran Kementerian Perhubungan sejak beberapa tahun lalu adalah pekerjaan yang bersifat sosial pengabdian, dimana semua pihak terkait secara bersama - sama bersinergi untuk berusaha memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan kenyamanan, keamanan, kesehatan lingkungan kerja yang ada di wilayah masing-masing dengan melibatkan masyarakat di sekitar kantor.

 

"Adapun tujuan utama dilaksanakannya program padat karya ini adalah sebagai bentuk nyata dukungan Kementerian Perhubungan dalam memberikan solusi untuk mengurangi pengangguran, membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak adanya Pandemi Covid-19. Program padat karya ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan dengan Skala Prioritas," ujarnya.

 

Selain itu, kegiatan padat karya yang secara rutin dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan salah satu upaya dalam memulihkan perekonomian daerah maupun nasional. Hal ini sesuai instruksi Presiden Jokowi dimana seluruh Kementerian atau Lembaga Pemerintah untuk terus melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya.

 

Kegiatan Program padat karya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menginstruksikan kepada Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melaksanakan kegiatan padat karya pada unit kerja masing-masing. 

 

Subagiyo mengingatkan, agar dalam setiap pelaksanaan kegiatan padat karya dapat mempertimbangan beberapa kriteria dalam pemilihan tenaga kerja antara lain tenaga kerja yang tidak terlatih, menggunakan peralatan sederhana, serta penentuan besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah kerja masing-masing.

 

"Kegiatan Program Padat Karya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terlaksana berkat kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Hermanto selaku Anggota Komisi V DPR RI serta Bapak Camat dan Bapak Lurah di wilayah kerja masing-masing atas partisipasi dan kerjasamanya dalam menyukseskan program padat karya di wilayah Jawa Barat ini," tutup Subagiyo.

 

Sebagai informasi, kegiatan Padat Karya di wilayah Jawa Barat diikuti oleh 709 orang peserta terdiri dari 320 orang warga sekitar Kantor KSOP Kelas II Cirebon, 17 orang warga di sekitar Kantor Kelas II Patimban, 252 orang warga di sekitar Kantor UPP Indramayu, 45 orang warga di sekitar Kantor UPP Pangandaran, dan 75 orang warga di sekitar Kantor UPP Pelabuhan Ratu.

 

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program padat karya ini antara lain pemeliharaan fasilitas pelayanan seperti sarana dan prasarana operasional pelabuhan, pemeliharaan kantor serta fasilitas lainnya seperti yang dilakukan pada hari ini oleh 5 (lima) UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Jawa Barat.

Reaksi dan Komentar