Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

DIRJEN HUBLA, 5 DARI 50 UNIT HUNIAN TRANSISI DISERAHTERIMAKAN KEPADA KORBAN GEMPA DI LOMBOK UTARA

DIRJEN HUBLA, 5 DARI 50 UNIT HUNIAN TRANSISI DISERAHTERIMAKAN KEPADA KORBAN GEMPA DI LOMBOK UTARA

​LOMBOK (13/7) – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyerahkan 5 unit Hunian Transisi (Huntras) dari total 50 unit Huntara yang dibangun Kementerian Perhubungan kepada warga yang terkena musibah gempa bumi di wilayah Kecamatan Pemenang, Lombok Utara pada hari ini (13/10).


Adapun 5 unit tersebut merupakan bagian dari total 50 unit Hunian Transisi yang sedang dibangun oleh Kementerian Perhubungan yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM).

"Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM) tengah membangun 50 unit tempat tinggal bagi para korban dengan sistem hunian transisi menuju tetap (huntras) di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baru saja Menhub menyerahkan 5 unit Huntras yang sudah jadi kepada warga Kecamatan Pemenang," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo saat mendampingi Menteri Perhubungan pada acara penyerahan Huntras dimaksud.

Dirjen Agus menjelaskan bahwa dari total 50 unit rumah yang dibangun, 25 unit di antaranya merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan 25 unit lainnya bantuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta partisipasi dari stakeholder perhubungan laut seperti  Indonesian National Shipowner Association (INSA), APTPI (Asosiasi Pengusaha Terminal Petikemas Indonesia), WIMA (Women In Maritime) Indonesia serta insan Perhubungan Laut dan juga para stakeholder perkeretaapian.

"Pembangunan rumah ini bisa terwujud atas dukungan jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah serta kepedulian dari stakeholder dan mitra kerja perhubungan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat," ungkap Dirjen Agus.
IMG-20181013-WA0046.jpg
Rumah yang didesain oleh FT UGM ini, lanjut Dirjen Agus, dibangun dengan luas 18 meter persegi (3 x 6 m) dan sifatnya temporer, yang kemudian nantinya bisa dijadikan rumah permanen yang lebih luas lagi.

"Konsepnya memang dimulai sebagai hunian sementara yang dapat dibangun cepat, relatif murah dan mudah, selanjutnya tumbuh menjadi hunian tetap secara bertahap sesuai dengan kemampuan penghuni," jelasnya.

Dirjen Agus berharap sisa pembangunan dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan serta dapat meringankan beban masyarakat Lombok yang terdampak gempa.

“Insya Allah apa yang telah kita lakukan dapat meringankan beban saudara kita di Lombok. Semoga Lombok bisa segera bangkit," tutup Dirjen Agus.

Sebagaimana diketahui, rumah yang dibangun dengan sistem huntrap ini menggunakan rangka baja yang lebih tahan gempa. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit rumah sebesar 16,5 juta rupiah untuk biaya rangka struktur, rangka atap, penutup atap berbahan baja/spandek, dan rangka dinding. Sedangkan untuk pengisi dinding memanfaatkan material bangunan lama yang kondisinya masih baik.

Hadir pada kesempatan tersebut selain Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut adalah Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah beserta jajarannya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Lembar, Capt. Hermawan, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Pemenang, Jasra Irawan serta perwakilan stakeholder di sektor transportasi laut.


Reaksi dan Komentar