JAKARTA (5/3) - Indonesia secara geografis dan geologis berada di kawasan ring of fire yang sangat rawan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, serta dampak perubahan iklim. Oleh karenanya, peningkatan kualitas sarana dan prasana transportasi laut harus direncanakan dengan mengadopsi mitigasi pengurangan risiko bencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi/Pemetaan Klaster Pelabuhan dalam rangka Mitigasi Bencana Alam di Jakarta, Kamis (5/3).
Sejumlah peristiwa besar, seperti gempa dan tsunami di Palu pada tahun 2018, memberikan pelajaran berharga bahwa infrastruktur pelabuhan harus dirancang dan dikelola dengan pendekatan ketangguhan bencana.
“Oleh karena itu, identifikasi dan pemetaan klaster pelabuhan bukan hanya sekedar kegiatan administratif atau teknis, tetapi merupakan langkah fundamental khususnya dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dan kerentanan pelabuhan terhadap berbagai jenis bencana,” kata Dirjen Masyhud.
Selain itu, pendekatan klaster juga akan memudahkan dalam melakukan perencanaan spasial, standardisasi keamanan, serta pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.
Lebih lanjut Dirjen Hubla menegaskan, mitigasi adalah investasi jangka panjang demi keselamatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan kedaulatan negara. Mitigasi bencana harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis data sehingga diperlukan sinergi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dunia usaha, hingga komunitas lokal.
“Kita tidak boleh menunggu bencana terjadi untuk kemudian bergerak. Justru kita harus mengambil langkah proaktif dan antisipatif, demi mewujudkan sistem kepelabuhanan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Kepelabuhanan, Muhammad Anto Julianto berharap hasil FGD ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional dan peta jalan penguatan ketahanan pelabuhan tahun 2026 dan seterusnya.
“Diharapkan forum ini menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan implementatif, baik dalam bentuk penyusunan regulasi, standar teknis, maupun rencana aksi lintas kementerian/lembaga untuk tahun 2026 dan seterusnya,” ujar Anto.
Ditjen Hubla memastikan bahwa pelabuhan tetap dapat berfungsi sebagai jalur distribusi bantuan kemanusiaan ketika bencana terjadi.
“Dalam situasi krisis, pelabuhan sering kali menjadi titik masuk utama logistik, alat berat, dan tenaga medis. Dengan demikian ketangguhan pelabuhan menjadi bagian dari ketahanan nasional,” pungkasnya
Turut hadir perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian ESDM, BMKG, BNPB, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, kalangan Akademisi dan Praktisi.(PF/ETJ/HJ)
Reaksi dan Komentar