Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Dukung Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kepemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel Kantor Distrik Navigasi Tanjung Intan Ikuti Bimtek Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Ditjen Hubla

Dukung Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kepemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel  Kantor Distrik Navigasi Tanjung Intan Ikuti Bimtek Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Ditjen HublaDukung Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kepemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel  Kantor Distrik Navigasi Tanjung Intan Ikuti Bimtek Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Ditjen Hubla

Halo #KawanLaut ! Kamis (16/03) Kasubbag Tata Usaha Ibu Farikah, SE didampingi oleh Staf Bapak Anton Sujarwo, SE mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diselenggarakan di Hotel Fourpoint Ungasan Bali.

Acara dibuka oleh Plt Sesditjen Hubla Bapak Lollan Panjaitan, dimana beliau menyampaikan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Disampaikan pula pentingnya Perjanjian kinerja (PK) sebagai wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu menurut tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Bimbingan berlangsung selama tiga hari hingga tanggal 17 Maret 2023, melibatkan narasumber dari Tim Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Menpan-RB, Tim Biro Perencanaan, Sekjen Kemenhub serta Tim SAKIP Ditjen Hubla.

Maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan Akuntabilitasi Kinerja melalui penyusunan dokumen perjanjian kinerja berdasarkan Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Reaksi dan Komentar