Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Focus Group Discussion Perumusan Kebijakan Mengenai Uji Petik

Focus Group Discussion Perumusan Kebijakan Mengenai Uji Petik

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Perumusan Kebijakan Mengenai Uji Petik Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayaran, Acara ini berlangsung di Swiss Belhotel Makassar dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Kepelabuhanan Kepala Seksi Angkutan Laut Faisyah, SE,. MT. Kepala Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran Farijs Awwal ST,. PT. Pelindo, INSA, ALFI, Akademisi, praktisi industri pelayaran, serta perwakilan masyarakat Maritim.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan peraturan tersebut. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Capt. Sahattua P Simatupang, MM, MH,. CGCAE. dengan judul "Potensi Ketentuan Konsesi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Jasa di Bidang Pelayaran Sesuai PP Nomor 31 Tahun 2021 dan UU Omnibus Law” beliau menyampaikan Kebijakan lokal dan eksternal perlu dibuat. Di industri pelayaran, pentingnya koordinasi dan kolaborasi karena sifatnya lintas batas. Kebijakan harus dimonetisasi dengan baik seperti di Jepang dan Amerika. Pengawasan dan pengaturan yang ketat diperlukan untuk hasil optimal.

Armada pelayaran harus memenuhi standar internasional agar diterima global. Pengembangan SDM dan keuangan harus mendukung ekspansi internasional. Semua pihak harus berkomitmen untuk mencapai hasil yang diinginkan. Prof. Dr. Ing. Ir. Muh. Yamin Jinca dengan judul "Permasalahan dan Perspektif Ke Depan Transportasi Multimoda dalam Penyelenggaraan Bidang Pelayaran di Indonesia Timur", Dr. Eng. M. Badrus Zaman, S.T., M.T. dengan judul "Tantangan Implementasi Teknologi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepelabuhanan Bidang Pelayaran”

Reaksi dan Komentar