Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Kawal Kelaiklautan dan Fasilitas Pelabuhan, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung Urat Nadi Maritim Makassar

Kawal Kelaiklautan dan Fasilitas Pelabuhan, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung Urat Nadi Maritim MakassarKawal Kelaiklautan dan Fasilitas Pelabuhan, Komisi V DPR RI Tinjau Langsung Urat Nadi Maritim Makassar

Makassar - Dermaga Pelabuhan Makassar menjadi pusat sorotan saat rombongan Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (18/9/2026). Dipimpin langsung oleh H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si., kunjungan lapangan ini bertujuan membedah kesiapan infrastruktur transportasi laut sekaligus memastikan keandalan sarana dan prasarana pelabuhan berjalan optimal. Kedatangan jajaran wakil rakyat tersebut disambut oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, Dr. Ir. Jon Kenedi, M.Mar.Eng., M.M., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng., beserta jajaran pemangku kepentingan maritim setempat.

Sektor pelayaran menempati porsi perhatian terbesar dalam agenda peninjauan kali ini, menempatkan KSOP Utama Makassar di garda terdepan pengawasan. Sebagai otoritas penjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di gerbang utama kawasan timur Nusantara, peran KSOP dinilai sangat vital. Mandat pengawasan kelaiklautan tidak hanya sekadar memeriksa dokumen administratif, melainkan memastikan setiap kapal penumpang maupun kargo yang lepas tali benar-benar memenuhi standar teknis yang kokoh dan aman bagi masyarakat luas.

Dari hasil observasi dan dialog intensif di lapangan, Komisi V DPR RI melayangkan penegasan penting: keselamatan, keamanan, dan mutu pelayanan publik adalah pilar utama yang tidak boleh dinomorduakan demi mengejar target volume penumpang. Kecepatan dan kelancaran mobilitas warga tentu krusial bagi perekonomian daerah, namun aspek perlindungan jiwa manusia di laut tetap menjadi harga mati yang tidak boleh terabaikan oleh kalkulasi angka.

Karena itu, parlemen mendesak agar prosedur operasi standar (SOP) kelaiklautan kapal ditegakkan tanpa celah toleransi. Pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap perangkat penyelamat darurat—mulai dari kelaikan sekoci, ketersediaan rompi pelampung (life jacket), rakit penolong (inflatable liferaft), hingga sistem deteksi dan pemadam kebakaran kapal—wajib diverifikasi secara konsisten sebelum surat persetujuan berlayar (SPB) diterbitkan. Melalui kolaborasi pengawasan yang ketat antara regulator dan operator, Pelabuhan Makassar diharapkan terus menjadi teladan pelabuhan yang aman, modern, dan humanis.

Reaksi dan Komentar