KEMENHUB USULKAN BENTUK TIM TEKNIS PENYUSUNAN KRITERIA KLASIFIKASI DAN TATA KERJA PANGKALAN PLP

Rekomendasi lain yang diusulkan Direktorat KPLP yakni dengan melaksanakan rapat inter Kementerian untuk harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PLP yang didahului dengan rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan dalam penyusunan RPP PLP sehingga pengesahan RPP dapat disahkan sebelum Oktober 2019,” ujar Direktur KPLP, Ahmad.

Menurut Ahmad, penataan lembaga dan peningkatan kapasitas PLP perlu dilakukan melalui revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti masih terdapatnya tugas, fungsi dan kewenangan PLP yang diatur dalam UU Pelayaran namun belum dimuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002. 

“Selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi PLP dinilai belum optimal karena belum adanya pemisahan fungsi perencanaan, operasi dan penindakan dalam operasional patroli laut serta belum adanya pengaturan mengenai kriteria klasifikasi Pangkalan PLP,” jelas Ahmad.

Pihaknya juga mengusulan peningkatan eselonisasi dan kapasitas Pangkalan PLP yang didasarkan pada unsur pokok antara lain luas wilayah kerja, peta kerawanan wilayah, frekuensi/intensitas lalu lintas kapal, sarana dan prasarana, jumlah kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut serta unsur pendukung seperti instansi pemerintah yang dikoordinasikan dan jumlah sumber daya manusia.

“Namun yang terpenting dilakukan saat ini ialah PLP harus meningkatkan eksistensi dan kapasitasnya dalam melaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta penanganan musibah pelayaran seperti pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut,” tutup Ahmad.