Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

KESELAMATAN PELAYARAN RAKYAT, KEMENHUB LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DI BULUKUMBA

KESELAMATAN PELAYARAN RAKYAT, KEMENHUB LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DI BULUKUMBAKESELAMATAN PELAYARAN RAKYAT, KEMENHUB LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DI BULUKUMBAKESELAMATAN PELAYARAN RAKYAT, KEMENHUB LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DI BULUKUMBAKESELAMATAN PELAYARAN RAKYAT, KEMENHUB LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DI BULUKUMBA

BULUKUMBA (5/8). Dalam rangka memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran rakyat, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid mengatakan monitoring ini sekaligus dalam rangka menindaklanjuti Perpres 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat yang selanjutnya akan disusun Rancangan Permenhub (RPM) Teknis terkait pengembangan Pelra dari proses pembangunan di galangan kapal tradisional.

"Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama UPP Kelas II Bulukumba melakukan kunjungan ke Galangan tradisional di Tanah beru dan Bira Bulukumba dalam rangka tindak lanjut penyusunan RPM tersebut," ujarnya, Jumat (5/8).

Lokasi ini dipilih karena saat ini usaha galangan kapal tradisional di Tanah Beru dan Bira suda banyak melakukan pembangunan kapal KLM Wisata yang akan dioperasikan oleh pemilik di wilayah prioritas wisata seperti Labuhan Bajo, Bali, Raja Ampat, sehingga hal ini memberdayakan juga masyarakat sekitar.

"Pengembangan pelayaran rakyat ini diperlukan untuk melestarikan budaya dan meningkatkan kemampuan pelayaran rakyat untuk dapat lebih bersaing melayani perairan terpencil," ujarnya.

Tim monitoring dan evaluasi ini dipimpin oleh Kasubdit Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Ditkapel, M. Syaiful dan melakukan beberapa pengarahan dan pengecekan. 

"Dalam kunjungan ini, Tim mendapatkan informasi terkait material kayu yang digunakan, fasilitas galangan, pekerja galangan, cara pembangunan kapal yang dilakukan secara tradisional dan mengakomodir kearifan lokal yang tentunya harus dilakukan pengembangan sehingga nanti akan di tuangkan dalam Peraturan Menteri," tutupnya.
 

Reaksi dan Komentar