Cilacap, 5 September 2024 Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Seminar Nasional bertema "Penguatan Pengawasan Kewajiban Pengaktifan Automatic Identification System (AIS) Kapal di Perairan Indonesia Melalui Kolaborasi Antar Stakeholder". Acara yang diselenggarakan di Hotel Aston Inn Cilacap oleh Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional dan Hari Menara Suar 2024.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc., Komisi V DPR RI, Ibu Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M., dan sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta berbagai stakeholder industri pelayaran, akademisi, dan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Direktur Kenavigasian, Budi Mantoro, menekankan pentingnya pengawasan AIS dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia. "Pengawasan AIS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui AIS Base Station di VTS dan Stasiun Radio Pantai (SROP) serta Maritime Coordination Center (MCC), ujar Budi Mantoro. Pengawasan ini berlandaskan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 dan SE DJPL No 18 Tahun 2024.
Anggota Komisi V DPR RI, Ibu Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M., menyampaikan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder untuk memastikan bahwa pengaktifan AIS tidak hanya menjadi regulasi, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten demi keselamatan dan keamanan pelayaran nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menggarisbawahi bahwa AIS adalah pilar penting dalam manajemen lalu lintas kapal dan pencegahan kegiatan ilegal di laut. Beliau menekankan komitmen Kementerian Perhubungan untuk memperkuat pengawasan AIS guna memastikan keselamatan dan kemakmuran pelayaran di Indonesia.
Direktur Jenderal Bea Cukai menyoroti peran Bea Cukai dalam penegakan regulasi AIS yang vital untuk mencegah penyelundupan dan aktivitas ilegal lainnya di perairan Indonesia. Bea Cukai berkomitmen memperkuat pengawasan AIS melalui kerja sama dengan Distrik Navigasi dan instansi terkait.
Kejaksaan Negeri Cilacap juga menekankan peran strategisnya dalam pengawasan AIS untuk menjaga integritas dan keamanan perairan Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi untuk menganalisis data kapal, Kejaksaan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan AIS dan penegakan hukum yang tegas atas setiap pelanggaran.
Kepala Distrik Navigasi Tanjung Intan, dalam laporannya, menyampaikan bahwa seminar ini bertujuan memperkuat sinergi antara stakeholder, akademisi, dan praktisi serta mengedukasi masyarakat tentang regulasi pelayaran terkait pengaktifan AIS. Agenda utama seminar mencakup diskusi panel dengan narasumber dari regulator dan praktisi, penandatanganan perjanjian kerjasama, penyerahan penghargaan kepada stakeholder, serta booth pameran teknologi maritim.
Lebih lanjut, Direktur Kenavigasian menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk pengawasan AIS yang lebih efektif, dengan mengutip contoh pelaksanaan Operasi Pandawa 2022 dan Operasi Trident 2024 yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan Syahbandar.
"Diharapkan sinergi ini dapat terus berkembang di Wilayah Kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan, guna meningkatkan keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim," tambah Budi Mantoro. Beliau juga berharap bahwa seminar ini dapat menjadi wadah pertukaran informasi dan pengetahuan untuk memperkuat implementasi kewajiban AIS di perairan Indonesia.
Acara ini dihadiri oleh 400 peserta secara luring dan 1000 peserta secara daring melalui Zoom dan YouTube Channel Disnav Tanjung Intan. Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia.
Reaksi dan Komentar