MALUKU – Komisi V DPR RI mengapresiasi pengembangan konektivitas serta peningkatan sarana dan prasarana di Maluku khususnya dan pengembangan proyek strategis pada umumnya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Wattimena saat melakukan kunjungan kerja dalam masa reses persidangan ke Provinsi Maluku pada tanggal 1 s.d. 4 Agustus 2017.
Dalam kunjungannya yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, Watimena lebih jauh menyatakan bahwa pembangunan harus dilakukan secara merata hingga ke wilayah timur Indonesia, terarah dan sinergis agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Adapun kunjungan kerja ini merupakan salah satu cara lembaga legialatif dalam menampung aspirasi dari daerah dan mencari tahu masalah yang terjadi sehingga dapat dikomunikasikan penyelesaiannya dengan instansi terkait.
Pada kesempatan tersebut, Michael Wattimena bersama 15 anggota DPR lainnya, meninjau sejumlah infrastruktur di Maluku di antaranya Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Sesar Bula, Pelabuhan Kaiwatu, Pelabuhan Wonreli, serta bandara yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.
Sementara itu, Dirjen Tonny menyebutkan bahwa keberadaan transportasi laut menjadi tulang punggung masyarakat Maluku sehingga Pemerintah terus berupaya membangun konektivitas pada wilayah Maluku, di antaranya melalui penyelenggaraan angkutan laut perintis, angkutan penumpang, dan Tol Laut.
Saat ini angkutan kapal perintis yang melayani masyarakat di Provinsi Maluku sebanyak 18 trayek, yang beroperasi dari pelabuhan pangkal Ambon, Tual dan Saumlaki.
”Sedangkan untuk penempatan kapal perintis baru di Provinsi Maluku, Kemenhub akan menempatkan 13 kapal perintis dengan tipe 1.200 GT sebanyak 4 (empat) unit kapal dan tipe 2000 GT sebanyak 9 (sembilan) unit kapal untuk Pangkalan Ambon, Pangkalan Tual, dan Pangkalan Saumlaki,” jelas Tonny.
Sementara untuk kapal penumpang, lanjut Tonny, Pemerintah menyediakan 9 (Sembilan) kapal Pelni yakni KM. Tidar, KM. Dorolonda, KM. Nggapulu, KM. Sirimau, KM. Leuser, KM. Pangrango, KM. Sangiang, KM. Dobonsolo, dan KM. Gunung Dempo.
“Tahun 2017 kami memberikan PSO (Public Service Obligation) untuk 26 kapal Pelni dengan jumlah pelabuhan singgah sebanyak 89 pelabuhan,” imbuhnya.
Lebih dari itu, Dirjen Tonny menambahkan, terkait penyelenggaraan Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, juga diperuntukan untuk mendukung distribusi barang di wilayah Maluku sehingga dapat menurunkan disparitas harga pada wilayah tersebut.
“Dari 13 trayek Tol Laut yang beroperasi, sebanyak 4 (trayek) kapal Tol Laut melewati beberapa pelabuhan singgah di Provinsi Maluku, yaitu trayek T-1, T-2, T-9, dan T-11,” jelas Tonny.
Menurutnya, saat ini juga tengah dilakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut pada 14 lokasi di Maluku untuk tahun anggaran 2017. Diantaranya di Pelabuhan Tual, Distrik Navigasi Tual, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tual, Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Leksula, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Amahai, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, Distrik Navigasi Ambon, Pelabuhan Wonreli, Pelabuhan Tulehu, Pelabuhan Saumlaki, Pelabuhan Wahai, dan Pelabuhan Waisarisa.
"Sedangkan secara nasional terdapat 10 program pembangunan yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional," kata Tonny.
Program kegiatan itu antara lain pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Inland Waterways/CBL Cikarang-Bekasi-Laut, dan Pembangunan Jawa Barat Utara (Patimban).
Selain itu juga pembangunan Pelabuhan Sorong Seget, pembangunan Pelabuhan Makassar Newport, pengembangan Pelabuhan Palu, Terminal Kijing, dan Pelabuhan Kupang. Namun pada Provinsi Maluku tidak terdapat proyek strategis nasional sub sektor Perhubungan Laut.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Dirjen Hubla dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI meresmikan terminal penumpang Pelabuhan Tulehu agar kenyamanan penumpang menjadi lebih baik.
Reaksi dan Komentar