Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

KONSOLIDASIKAN BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN, KEMENHUB GELAR RAKORNIS KPLP

KONSOLIDASIKAN BIDANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN, KEMENHUB GELAR RAKORNIS KPLP

​

JAKARTA (9/10) - Dalam rangka konsolidasi dan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan isu strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di bidang Penjagaan Laut dan Pantai, terkait dengan masalah keamanan dan keselamatan pelayaran terlebih dalam mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusianya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Kesatuan PenjagaanLlaut dan Pantai (KPLP). 

Rakornis KPLP kali ini akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 9 s.d 11 Oktober 2019 bertempat di Gedung Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta. Rakornis ini dibuka oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dan diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut. 
IMG-20191009-WA0119.jpg
"Rakornis KPLP ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama antar aparatur jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik di kantor pusat maupun UPT di daerah dalam menangani berbagai permasalahan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan program tindaklanjut untuk keseragaman dalam pola tindak bagi aparatur yang bertugas dilapangan," kata Sugihardjo.

Lebih dari itu, lanjut Sugihardjo dengan semakin baiknya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga keamanan dan keselaatan pelayaran, maka kedepan pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan pelayaran dapat dilakukan secara profesional, bermoral, produktifitas tinggi, bersih, bertanggung jawab, jujur, efektif, efisien, transparan dan mampu mencapai integritas pelayanan yang prima.

Pada kesempatan ini, Sugihardjo juga mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kedepan khususnya dalam memberian pelayanan kepada masyarakat semakin besar. Untuk itu perlu dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya. 

Terkait dengan hal ini, Sugihardjo meminta agar seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya yang bertugas di bidang Penjagaan Laut dan Pantai untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan serta keterampilan untuk menunjang kinerja pengawasan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Lebih jauh, Sugihardjo mengatakan bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara berkesinambungan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan aspek keselamatan dan juga peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna angkutan laut. 
IMG-20191009-WA0108.jpg
Melalui penetapan beberapa pelabuhan sebagai Pilot Project, diharapkan petugas penjagaan laut dan pantai yang ada di lapangan terus melakukan pemantauan terhadap terpenuhinya aspek kelaiklautan kapal sebelum kapal berlayar, aspek keamanan terhadap kapal dan pelabuhan serta aspek kenyamanan dalam pemberian pelayanan. 

“Dengan menjadikan beberapa pelabuhan sebagai pilot project ini diharapkan seluruh pelabuhan di Indonesia secara bertahap dapat mengikuti standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran kata Sugihardjo.

Untuk itu, Sugihardjo berpesan kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan kesiapan dan pengawasan yang lebih ketat sesuai dengan SOP yang ada, sehingga dapat meminimalisasi tingkat kecelakaan dan pelanggaran di laut. 

"Selain itu, saya juga meminta agar segenap jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus konsisten dan berkomitmen yang kuat antar instansi terkait di pelabuhan untuk tetap menjadikan wilayah pelabuhan di Indonesia tetap aman dan beroperasi secara baik dan optimal," kata Sugihardjo. 

Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad pada kesempatan ini juga mengatakan bahwa Rakornis KPLP ini sangat penting karena sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi terkait masalah keamanan dan  keselamatan pelayaran yang ditemukan di lapangan serta sebagai upaya peningkatan SDM KPLP yang lebih profesional.
IMG-20191009-WA0120.jpg
Menurut Ahmad, saat ini KPLP disamping memiliki tugas pengawasan pemenuhan kelaiklautan kapal, juga memiliki tugas yang lain terkait dengan bantuan pertolongan dan penyelamatan jiwa di laut. Dalam rangka kesiagaan penanggulangan musibah setiap UPT Ditjen Hubla untuk memenuhi persyaratan yang meliputi prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta latihan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam bidang Search and Rescue, pemadaman kebakaran dan penanggulangan pencemaran di laut. 

“Saya sangat apresiasi dan bangga atas dedikasi para anggota KPLP di lapangan yang dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab dalam membantu melakukan pencairan dan pertolongan terhadap beberapa kejadian musibah di laut selama ini," tutup Ahmad.


Reaksi dan Komentar