Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Menhub : Transportasi Jadi Alat Pemerataan Ekonomi

Menhub : Transportasi Jadi Alat Pemerataan Ekonomi

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa transportasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, melainkan juga instrumen keadilan sosial untuk memberikan akses merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh matra transportasi (darat, laut, udara, dan perkeretaapian) berkontribusi nyata bagi terciptanya keadilan sosial,” ucap Menhub, Senin (22/9/2025).

Dudy menjelaskan arah pembangunan transportasi nasional sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045. 

Menurutnya, transportasi yang aman, efisien, dan inklusif akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, serta mengurangi kesenjangan antara kota besar dengan daerah terpencil maupun kepulauan.

“Transportasi bukan hanya urusan mobilitas, melainkan juga instrumen keadilan sosial yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” tegas Dudy.

Dalam forum ini, Kemenhub memaparkan sejumlah agenda strategis. Pertama, penerapan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027 guna menjaga keselamatan sekaligus meningkatkan daya saing logistik nasional. Kedua, optimalisasi aset terminal, pelabuhan, dan bandara agar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi.

Selain itu, program Tol Laut 2.0 serta angkutan perintis barang didorong untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah timur Indonesia. 

Pemerintah juga menyiapkan layanan seaplane dan water taxi untuk membuka konektivitas daerah kepulauan, serta pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Extension dan Transit Oriented Development (TOD) guna mendukung mobilitas perkotaan dan penyediaan hunian masyarakat.

Lebih lanjut, Kemenhub menyiapkan kebijakan Satu Data Transportasi dan digitalisasi layanan yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti serta mendukung tata kelola transportasi yang transparan.

“Mari kita jadikan forum ini bukan hanya untuk berdiskusi, melainkan ruang untuk memperkuat komitmen dan melahirkan langkah nyata. Karena keberhasilan transportasi tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang kita bangun, tetapi dari sejauh mana transportasi mampu memberikan akses yang adil, merata, dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.Sekedar informasi, forum ini turut dihadiri jajaran Pimpinan Tinggi Madya Kemenhub, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Tory Darmantoro, Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad, IT Executive Banking and Financial Service PT BNI (Persero) Victor Erico Korompis, dan Senior Director Strategic Consulting JLL Milda Abidin.

Reaksi dan Komentar