Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Menjaga Nyala Integritas di Tubuh Birokrasi Pelajaran WBBM dari JKN

Menjaga Nyala Integritas di Tubuh Birokrasi Pelajaran WBBM dari JKN

Makassar - Selasa (10-03-2026) Komitmen memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik terus dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melaksanakan studi tiru pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar).

Tim KSOP Utama Makassar yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha Hasanuddin bersama Tim Pembangunan Zona Integritas WBBM disambut hangat oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing beserta jajaran. Kunjungan ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus pembelajaran dalam memperkuat upaya reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wibawa Pram Sihombing menegaskan bahwa predikat WBBM bukanlah sekadar sertifikat, melainkan representasi nyata dari komitmen integritas sebuah organisasi. Menurutnya, predikat tersebut mencerminkan birokrasi yang bersih, transparan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “WBBM bukan hanya simbol atau penghargaan administratif. Ini adalah bukti bahwa birokrasi mampu menjaga integritas dan menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh elemen organisasi, mulai dari level staf hingga pimpinan tertinggi. Salah satu indikator penting yang harus dijaga secara konsisten adalah NKO (Nilai Kinerja Organisasi) agar tetap berada pada tren positif setiap tahunnya.

Dalam kesempatan ini, Wibawa juga berbagi perjalanan Kanwil DJKN Sulseltrabar dalam membangun Zona Integritas. Setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2022, Kanwil DJKN Sulseltrabar sempat mengikuti seleksi WBBM pada tahun 2024 namun belum berhasil. “Ini bukan akh

Reaksi dan Komentar