Surabaya - Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola keuangan negara dan memperkuat sinergi di sektor maritim, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar menggelar agenda krusial bertajuk Kegiatan Rekonsiliasi PNBP Konsesi Periode Semester I Tahun 2026 Wilayah Koordinasi KSOP Utama Makassar. Acara yang berlangsung dinamis ini resmi dibuka langsung oleh Kepala KSOP Utama Makassar, Dr. Ir. Jon Kenedi, M.Mar.Eng., M.M., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng., bertempat di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya pada Selasa (28/7). Mengawali jalannya rangkaian acara, Ketua Panitia, Indria Susanti, S.E., M.M., menyampaikan laporan komprehensif mengenai kesiapan teknis serta target-target strategis yang ingin dicapai sepanjang kegiatan. Kehadiran para pemangku kepentingan yang berkumpul di Surabaya ini menandai langkah penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan pendapatan negara dari sektor kepelabuhanan agar semakin akuntabel dan profesional.
Agenda rekonsiliasi berkala ini bukan sekadar pertemuan administratif biasa, melainkan sebuah instrumen vital untuk menyelaraskan validitas data keuangan dan memastikan seluruh kontribusi dari Badan Usaha Pelabuhan (BUP), baik yang dikelola oleh BUMN maupun pihak swasta, berjalan sepenuhnya sesuai koridor regulasi yang berlaku. Melalui sinkronisasi data yang ketat, forum ini berkomitmen penuh untuk meminimalisir potensi selisih administratif serta mengoptimalkan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara adil dan transparan. Lebih dari itu, kegiatan ini dirancang sebagai ruang kolaborasi interaktif yang mendorong terjalinnya kemitraan harmonis antara pihak pemerintah selaku regulator dan badan usaha selaku operator, demi memicu terciptanya ekosistem kepelabuhanan yang modern, efisien, dan berkelanjutan di wilayah koordinasi Makassar.
Dalam pengarahannya yang berbobot, Dr. Ir. Jon Kenedi menekankan dengan sangat tegas bahwa keberhasilan rekonsiliasi ini akan menjadi pilar utama dalam mendongkrak efektivitas pengelolaan PNBP sekaligus menyukseskan berbagai program strategis pemerintah di sektor perhubungan laut. Beliau berharap forum koordinasi lintas instansi ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan belaka, melainkan mampu bertransformasi menjadi motor penggerak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan kedaulatan maritim Indonesia di kancah global. Dengan pengelolaan PNBP yang profesional, peningkatan kerja sama antar-instansi, serta tata kelola pelabuhan yang berintegritas tinggi, hasil dari sinergi besar ini diharapkan dapat langsung memberikan dampak positif yang konkret serta manfaat yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan bangsa dan negara.
Reaksi dan Komentar