Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan Di Pelabuhan Bersama Tim Stranas PK KPK Terkait Tindak Lanjut Penataan Organisasi Melalui Virtual Zoom Meeting

Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan Di Pelabuhan Bersama Tim Stranas PK KPK Terkait Tindak Lanjut Penataan Organisasi Melalui Virtual Zoom Meeting

Makassar, 10 Maret 2022

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Muh Anto Julianto beserta pejabat eselon III dan IV melaksanakan rapat tindak lanjut  atas temuan di pelabuhan  bersama Tim Strategi Nasional  Pencegahan Korupsi  (Stranas PK) Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) dengan fokus pembahasan  tindak lanjut  penataan organisasi  melalui virtual conference zoom meeting  Kamis 10 Maret 2022. Kegiatan tersebit diselenggatakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. 

 

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.

 

 

Reaksi dan Komentar