Pemerintah Perkuat Kolaborasi Atasi Kepadatan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta – Kepadatan lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi perhatian bersama mengingat dampaknya terhadap kelancaran distribusi logistik nasional serta aktivitas masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan langkah koordinasi untuk mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi kondisi tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu faktor utama yang memengaruhi peningkatan kepadatan berasal dari bertambahnya volume peti kemas kosong (empty container) sebagai dampak ketidakseimbangan arus impor dan ekspor. Kondisi ini menyebabkan kapasitas sejumlah depo peti kemas mengalami peningkatan okupansi hingga memicu antrean kendaraan yang akan melakukan aktivitas pengiriman maupun pengambilan peti kemas.

Pemerintah menjelaskan bahwa pengelolaan depo peti kemas merupakan bagian dari hubungan bisnis antara perusahaan pelayaran dan pengelola depo. Oleh karena itu, penanganan kondisi tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, baik regulator, operator terminal, perusahaan pelayaran, pengelola depo, maupun asosiasi industri.

Dalam rangka mempercepat penanganan kepadatan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Wakil Menteri Perhubungan RI, Komjen Pol. (Purn.) Suntana, memimpin rapat koordinasi yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Priok, Capt. Heru Susanto, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Ilhamsyah, Executive General Manager (EGM) Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok Yandri Trisaputra, serta unsur pemangku kepentingan terkait.

Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati sejumlah langkah percepatan penanganan, antara lain:

1. Pembentukan Command Center untuk melakukan pemantauan operasional depo peti kemas secara terintegrasi dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat.
2. Percepatan evakuasi peti kemas kosong (empty container) oleh perusahaan pelayaran guna mengurangi tingkat kepadatan depo dan membuka kembali kapasitas penyimpanan.
3. Optimalisasi kapasitas terminal peti kemas melalui penyesuaian sementara Yard Occupancy Ratio (YOR) yang akan dilakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.
4. Penguatan koordinasi lintas instansi melalui penyusunan langkah dan kebijakan bersama dalam pengendalian kepadatan depo serta peningkatan kelancaran arus logistik.
5. Percepatan pengeluaran peti kemas impor yang telah memperoleh persetujuan agar dapat mengurangi potensi penumpukan serta memperlancar pergerakan barang dari kawasan pelabuhan.

Melalui langkah kolaboratif tersebut, pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi yang komprehensif dalam mengatasi kepadatan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga kelancaran rantai pasok nasional, meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, serta memastikan distribusi barang tetap berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.

KSOP Utama Tanjung Priok bersama seluruh pihak terkait akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan implementasi langkah penanganan berjalan efektif serta mendukung terwujudnya sistem logistik nasional yang semakin tertib, lancar, dan berdaya saing.