Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

PENATAAN DAN PENINGKATAN SDM DITJEN HUBLA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN STRATEGIS SEKTOR TRANSPORTASI LAUT

PENATAAN DAN PENINGKATAN SDM DITJEN HUBLA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN STRATEGIS SEKTOR TRANSPORTASI LAUTPENATAAN DAN PENINGKATAN SDM DITJEN HUBLA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN STRATEGIS SEKTOR TRANSPORTASI LAUTPENATAAN DAN PENINGKATAN SDM DITJEN HUBLA UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN STRATEGIS SEKTOR TRANSPORTASI LAUT

​SANGATTA (20/3) - Pengelolaan transportasi laut di wilayah Kalimantan Timur akan semakin kompleks dan tentunya dituntut kompetensi Sumber Daya Manusia yang andal di bidangnya agar siap menghadapi tantangan strategis sektor transportasi laut.

Hal tersebut dapat dilihat dari isu-isu strategis di Sub Sektor Transportasi Laut di Kalimantan Timur seperti rencana pelimpahan Pelabuhan Regional dan Lokal kepada Pemerintah Daerah beserta persiapan dan langkah-langkah penyerahan P3D nya, Sinergi peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM), Konsep e-Navigation melalui pemanfaatan big data VTS untuk pelaksanaan pemanduan secara elektronik di Alur Mahakam, serta dukungan terhadap penyelesaian pembangunan Pelabuhan Maloy sebagai pelabuhan utama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy.

Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, Subagiyo saat menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Teknis Dinas Perhubungan Se-Kalimantan Timur Tahun 2019 yang diselenggarakan di Sangatta, Kutai Timur pada tanggal 18 s.d. 19 Maret 2019.

“Rakornis tahun ini mengambil tema ‘Sinergitas Pemenuhan Kompetensi ASN dan Infrastruktur Perhubungan Dalam Upaya Pencapaian Target Kinerja Sektor Perhubungan," kata Subagiyo.

Pada kesempatan tersebut, Subagiyo juga mensosialisasikan tentang keberhasilan Pemerintah RI pada Sidang IMO NCSR di tahun 2018 yang menghasilkan ditetapkannya Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok dan juga tentang Peraturan Menhub Tentang kewajiban pemasangan AIS untuk kapal-kapal di atas GT 35.

Selain itu, juga disampaikan kegiatan harrmonisasi pelaksanaan pengukuran dan sertifikasi kapal-kapal di bawah GT  7 melalui Gerai Pengukuran, sekaligus melakukan sosialisasi Surat Edaran Dirjen Hubla tentang pembebasan sgala biaya pengukuran dan sertifikasi kapal  di bawah GT  7 Ton.

Subagiyo menambahkan, bahwa Rapat Koordinasi Teknis ini merupakan media strategis guna menembus sekat-sekat birokrasi antara Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat, sebagaimana arahan Presiden RI melalui Menteri Perhubungan.
WhatsApp Image 2019-03-20 at 11.53.59 (1).jpeg
Sebagai informasi, acara Rakornis yang dibuka oleh Bupati Kutai Timur, Ismunandar ini dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur, 10 (sepuluh) Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, perwakilan dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara di sekitar wilayah Kalimantan Timur.


Reaksi dan Komentar