JAKARTA (5/5) – Pencemaran sampah laut dari aktivitas pelayaran menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim. Dalam konteks ini, peran pelabuhan menjadi krusial melalui penerapan Port Waste Management Plan (PWMP), yaitu sistem pengelolaan limbah kapal yang memastikan proses penerimaan, penanganan, dan pembuangan limbah sesuai dengan standar internasional.
Dalam rangka memperkuat implementasi tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan National Workshop on the Development of a Port Waste Management Plan (PWMP) and Techno-Economic Feasibility Assessment for Port Reception Facilities (PRF) pada 4–6 Mei 2026 di Jakarta.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pencemaran sampah laut, menjadi salah satu tantangan utama sektor maritim saat ini.
“Sebagai negara kepulauan dengan aktivitas pelayaran yang tinggi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan limbah dari kapal dilakukan secara aman, efektif, dan sesuai standar internasional,” ujar Samsuddin.
Ia menambahkan bahwa penyediaan dan optimalisasi Port Reception Facilities (PRF) di pelabuhan, serta penyusunan PWMP, menjadi instrumen strategis dalam memastikan pengelolaan limbah kapal berjalan optimal.
“Melalui PWMP yang terencana dan terimplementasi dengan baik, kita dapat menjamin bahwa kapal memiliki akses terhadap fasilitas pembuangan limbah yang memadai, sehingga tidak ada alasan untuk membuang sampah ke laut,” jelasnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, workshop ini menghadirkan berbagai sesi pembelajaran dan diskusi, antara lain pemaparan terkait OceanLitter Programme, identifikasi elemen-elemen penting dalam penyusunan PWMP, hingga pembahasan aspek teknis dan implementatif di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, PT Pelindo, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI).
Melalui kegiatan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi pengelolaan limbah kapal yang efektif guna mendukung sistem transportasi laut yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas dalam penyusunan dan implementasi PWMP secara efektif, sebagai bagian dari upaya pengurangan pencemaran laut untuk mewujudkan ekosistem maritim yang bersih dan berkelanjutan,” tutup Samsuddin. (ARD/ETJ/HJ)
Reaksi dan Komentar