Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

Plh. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Adriana M Lambe beserta Kabid Perencanaan & Pembangunan, Ghoefron Koerniawan & Pejabat Struktural mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI

Plh. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Adriana M Lambe beserta Kabid Perencanaan & Pembangunan, Ghoefron Koerniawan & Pejabat Struktural mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI

Makassar, 14 Februari 2022

Plh. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Adriana M Lambe beserta Kabid Perencanaan dan Pembangunan, Ghoefron Koerniawan dan Pejabat Struktural mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara , melalui video conference zoom meeting, dengan agenda evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021 dan pembahasan program kerja tahun 2022, 14 Februari 2022. 

 

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi pelaksanaan anggaran Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara. Sedangkan terhadap  program/ kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta agar permasalahan dan kendala teknis  pada pelaksanaan program/ kegiatan TA. 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang pada TA.2022. 

 

Komisi V DPR RI juga meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam peningkatam PNBP dan melaporkannya secara detail kepada Komisi V DPR RI, meningkatkan program padat karya yang melibatkan masyarakat setempat, melengkapi fasilitas rambu--rambu pada alur pelayaran, mengedepankan kesiapsiagaan  dan mitigasi terhadap tingginya angla kecelakaan  yang diakibatkan  oleh gelombang dan cuaca ekstrim, mengevaluasi program tol laut, serta percepatan penyelesaian pengadaan lahan untuk pembangunan serta pengembangan pelabuhan.

Reaksi dan Komentar