Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

“PUBLIC HEARING”

“PUBLIC HEARING”“PUBLIC HEARING”“PUBLIC HEARING”

#Kawanlaut, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Zaidanus, SH. M.Hum mengikuti acara public hearing yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan tema Public Hearing Penyusunan RPM Sebagai Amanat dari Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta dari tanggal 21 - 23 April 2021. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dalam sambutannya Dirjenhubla Ir. R. Agus H. Purnomo, MM menyampaikan bahwa public hearing ini digelar untuk memperoleh masukan-masukan dari masyarakat maritim.

Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dan virtual dengan tujuan untuk menyerap aspirasi publik dan kementerian terkait guna penyempurnaan dan memperkaya materi pengaturan untuk dituangkan ke dalam 31 draft Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Acara ini dihadiri oleh Biro Hukum, Direktur di Ditjenhubla (nara sumber), Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Pelindo, Pertamina. INSA, APUBI, ISAA, CIMO, ISBA, APBMI, APTMI, ALFI, ASDEKI, Asosiasi Tersus TUKS, KPI, IKPPNI, PERINDO, BKI, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenkomarves dan Kementerian terkait lainnya

 

Reaksi dan Komentar