Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

TINGKATKAN KESELAMATAN PELAYARAN, TIGA NEGARA PANTAI LAKUKAN JOINT HYDROGRAPHIC SURVEY PHASE II

TINGKATKAN KESELAMATAN PELAYARAN, TIGA NEGARA PANTAI LAKUKAN JOINT HYDROGRAPHIC SURVEY PHASE II

LONDON (18/1) – Keselamatan pelayaran menjadi isu yang sangat penting bagi transportasi laut tiga negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ketiga negara tersebut sepakat untuk melakukan pembaruan Peta Laut Indonesia serta Electronic Nautical Charts (ENC) pada perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, dengan melakukan Joint Hydrographic Survey Phase 2. 


"Joint Hydrographic Survey phase 2 telah dimulai pada 15 Januari 2019 yang ditandai dengan acara launching Joint Hydrographic Survey Phase 2 pada tanggal 15 Januari 2019 lalu di Batam," ujar Direktur Kenavigasian, Basar Antonius di London hari ini (18/1).

Adapun Joint Hydrographic Survey Phase 2 ini ditargetkan rampung pada bulan Juli 2019 yang meliputi 15 area yang berada di perairan Indonesia, serta 6 area untuk pelaksanaan Joint Survey bersama tiga negara pantai sedangkan pelaksanaan survei hidrografi di Indonesia akan dilaksanakan pada awal bulan Maret 2019 s.d akhir juli 2019.

Menurut Basar, Joint Hydrographic Survey Phase 2 ini merupakan kelanjutan dari phase pertama, yang mencakup area dari Traffic Separation Scheme - (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura dengan kedalaman kurang dari 30 meter. Data yang diperoleh dari hasil survei ini nantinya akan dimasukkan ke dalam pembaruan Peta Laut Indonesia dan Electronic Nautical Charts (ENC) pada perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.
IMG-20190118-WA0056.jpg
Pelaksanaan survey hidrografi tiga negara pantai ini dimulai dari hasil pertemuan TTEG ke-38 pada tahun 2013 di Bali, Indonesia, dimana pada saat itu Pemerintah Jepang menyatakan akan berkontribusi untuk pelaksanaan Survey Hidrografi pada 5 titik kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura (3 lokasi diantaranya berada di Indonesia). 

Survey tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi Project-8 "Concept study on Real Time Monitoring of Under Keel Clearance in The SOMS”, yang merupakan salah satu project di bawah kerangka Cooperative Mechanism in the Straits of Malacca and Singapore. 

"Kegiatan survey hidrografi pada 5 (lima) titik kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura disebut sebagai phase-1 dari pekerjaan survey hidrografi di Selat Malaka dan Selat Singapura," jelas Basar.

Selanjutnya dalam pertemuan 5th Marine Electronic Highway (MEH) Working Group pada bulan Februari 2014 di Malaysia, Pemerintah Jepang juga menyampaikan maksud untuk melaksanakan survey Hidrografi lanjutan (phase-2) dengan lingkup area lebih luas meliputi seluruh Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura, dimana Pemerintah Jepang berkeinginan untuk bertindak sebagai kontributor tunggal. 

Pada pertemuan 39th Tripartite Technical Expert Group (TTEG) 2014 di Langkawi Malaysia, Malaysia mengajukan survei hidrografi di 5 critical area,  yaitu One Fathom Bank (Indonesia), Off Cape Rachado (Malaysia), Buffalo Rock (Indonesia), Off Pulau Sebarok West Side of TSS (Singapura) dan Batu Berhanti (Indonesia).

"Pelaksanaan survei hidrografi tersebut menggunakan dana hibah dari pemerintah Jepang. Pertemuan 39th TTEG selanjutnya menyetujui usulan Malaysia yang kemudian disebut sebagai Joint Hydrographic Survey in the Straits of Malacca and Singapore Phase – One," ujar Basar.

Selain itu, pada pertemuan tersebut Pemerintah Jepang juga mengajukan proposal survei hidrografi di sepanjang TSS Selat Malaka dan Selat Singapura.
IMG-20190118-WA0066.jpg
Mengingat pelaksanaan Joint Hydrographic Re-survey terakhir dilaksanakan pada tahun 1996 s.d 1998 oleh JICA, maka pelaksanaan survei hidrografi di sepanjang TSS sangat diperlukan untuk pembaruan Peta Laut Indonesia serta Electronic Nautical Charts (ENC) pada perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Jepang juga mengusulkan pendanaan pekerjaan tersebut menggunakan Japan Asean Integration Fund (JAIF).

Sementara itu, Operational Manager Malacca Strait Council (MSC), Seiji Sasaki menyampaikan terima kasih kepada Ditjen Perhubungan Laut karena telah menyelenggarakan launching ceremony Joint Hydrographic Survey Phase 2 di Selat Malaka dan Singapura  di Pelabuhan Batam pada (15/1) lalu.

"Tahun 2019 adalah tahun kedua dari Joint Hydrographic Survey Phase 2 yang mencakup perairan Indonesia setelah keberhasilan survey tahun 2018 di Singapura dan perairan Malaysia," ujar Sasaki.

MSC meyakini bahwa project bersama ini akan berjalan dengan lancar, dan project ini akan memperkuat hubungan kerja sama antara Negara-negara Littoral dan Jepang untuk peningkatan keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Kami berharap operasi survey di Indonesia akan dilakukan dengan aman dan efektif," tutup Sasaki.

Reaksi dan Komentar