BANDUNG (15/4)-Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pelayaran harus lebih profesional khususnya dalam menghadapi dinamika dan tantangan penegakan hukum di bidang pelayaran yang semakin kompleks. Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran oleh PPNS merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayaran yang aman dan tertib.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud saat membuka acara secara daring kegiatan Diseminasi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kemampuan Petugas Penegakan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Selasa (14/4) di Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya penegakan hukum di bidang pelayaran tidak dapat dilaksanakan secara parsial, sehingga memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun instansi terkait lainnya.
"Keberadaan PPNS yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan dapat membantu mewujudkan keselamatan serta keamanan di bidang pelayaran sehingga mampu menjawab setiap permasalahan yang terjadi secara tegas, adil, dan memberikan kepastian hukum," ujarnya.
Dirjen Hubla juga menyatakan bahwa kehadiran narasumber yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terkait proses penegakan hukum. Utamanya dalam tahap penyidikan yang meliputi tahap 1 berupa penyerahan berkas perkara dan tahap 2 berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
"Saya berharap melalui kegiatan ini peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait proses penegakan hukum oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai ujung tombak penegakan hukum di daerah, melalui satuan tugas yang telah dibentuk oleh koordinator wilayah penegak hukum," ungkap Masyhud.
Dirjen Masyhud juga mengimbau kepada para PPNS agar meningkatkan kompetensi dan menjunjung integritas.
Sebagai penutup, Dirjen Hubla menyampaikan apresiasi terhadap seluruh peserta dan narasumber yang telah berkenan hadir dan berbagi pengetahuan yang akan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Sementara itu Plt. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Triono, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diikuti oleh 66 orang perwakilan koordinator wilayah penegakan hukum sesuai dengan KP-DJPL 359 Tahun 2025 tentang Penujukan Koordinator Wilayah dalam rangka penegakan hukum pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
"Melalui kegiatan ini diharapkan koordinasi dan sinergitas antar instansi penegak hukum semakin baik dan peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan," tuturnya. (SRW/ETJ/HJ)
Reaksi dan Komentar