Logo Hari Besar
Beranda
Visi & Misi
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Pejabat DJPL
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Direktorat Kepelabuhanan
Direktorat Perkapalan dan Kelautan
Direktorat Kenavigasian
Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
Makna Logo
Lagu kebangsaan, Hymne dan Mars
Layanan Terpadu Kemaritiman
Kebijakan Layanan
Jadwal Kapal
Verifikasi Dokumen
Lacak Permohonan
Hublapedia
Aplikasi Maritim Terintegrasi
Berita
Pengumuman
Newsletter
Galeri Foto & Video
Media Sosial
Event
Maklumat Pelayaran
Peraturan Menteri
Naskah Dinas
Perjanjian
Kerjasama Luar Negeri
Indonesia Maritime Safety Information
Indonesia Ship Reporting System
Indonesia di IMO
Tol Laut
Profil PPID
Regulasi
Maklumat dan Standar Biaya Layanan
Informasi Publik
Permohonan Informasi
UPT
Data
Panduan
FAQ
Kontak

TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KENAVIGASIAN, KEMENHUB SOSIALISASIKAN PENGEMBANGAN LAYANAN BLU NAVIGASI

TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KENAVIGASIAN, KEMENHUB SOSIALISASIKAN PENGEMBANGAN LAYANAN BLU NAVIGASITINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KENAVIGASIAN, KEMENHUB SOSIALISASIKAN PENGEMBANGAN LAYANAN BLU NAVIGASITINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KENAVIGASIAN, KEMENHUB SOSIALISASIKAN PENGEMBANGAN LAYANAN BLU NAVIGASI

JAKARTA (16/7) – Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pengembangan Potensi Layanan Kenavigasian Melalui Badan Layanan Umum (BLU) Navigasi" Selasa (16/7) di Jakarta. 

Tujuan diselenggarakan FGD ini adalah guna memberikan informasi tentang BLU Navigasi diantaranya jenis-jenis pelayanan yang akan dikembangkan, besaran tarif dan sustainability pelayanan BLU Navigasi.

"FGD ini juga membuka ruang informasi dan komunikasi antara Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dengan Unit Kerja Kementerian / Lembaga terkait, Stakeholder, Pengguna Jasa tentang pengembangan layanan kenavigasian melalui BLU Navigasi untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak yang terkait," ujar Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Capt. Mugen S. Sartoto saat membuka acara.

Dalam penyelenggaraan bidang kenavigasian pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui layanan penyelenggaraan Alur Pelayaran, layanan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan layanan penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran.
 
"Disamping menunjang aspek keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas pelayaran, penyelenggaraan kenavigasian memiliki peran penting bagi sejumlah aspek strategis, antara lain kelancaran mobilitas logistik lintas wilayah NKRI dan global, perlindungan lingkungan maritim, perlindungan aset vital di perairan, keselamatan dan keamanan aktifitas ekonomi, Industri dan masyarakat di perairan maupun pesisir, serta penguatan kedaulatan Indonesia di pulau-pulau terdepan dan wilayah batas laut," jelasnya
 
Lebih lanjut, Capt. Mugen menjelaskan melalui BLU Navigasi, maka terbuka berbagai peluang kerja sama yang luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan permintaan dan kebutuhan yang berkembang di kalangan pengguna jasa, stakeholder, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengembangan potensi layanan kenavigasian dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu peningkatan optimalisasi aset yang dikelola BLU, penerapan strategi digitalisasi proses bisnis dan layanan BLU, serta peningkatan sinergi layanan BLU.

"Dengan terus berinovasi dan berkomitmen pada peningkatan, saya optimis kita dapat menyediakan layanan kenavigasian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi, tetapi juga melampaui ekspektasi masyarakat," tutupnya

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Tata Usaha, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Ni Widaningsih mengatakan bahwa dengan telah ditetapkanya Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sebagai Satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, maka kami berkomitmen untuk mengembangkan potensi layanan di bidang kenavigasian yang berorientasi pada peningkatan kualitas serta ragam pelayanan publik.

Menurutnya, disamping melaksanakan layanan utama, BLU Navigasi juga akan menyelenggarakan sejumlah layanan penunjang (bernilai tambah) lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan maupun pemanfaatan aset yang dimiliki, meningkatkan kualitas dan nilai tambah layanan publik, serta menyelenggarakan pelayanan bernilai tambah sesuai dengan demand yang berkembang di lingkungan pengguna jasa dan stakeholder maritim.

"Melalui FGD ini, kami ingin menglorifikasikan beberapa pengembangan layanan kenavigasian yang akan dijalankan pada BLU Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok diantaranya layanan utama dan layanan penunjang," jelasnya

Lebih lanjut, dia menjelaskan yang termasuk layanan utama, antara lain penyelenggaraan SBNP yaitu jasa penggunaan SBNP, layanan instalasi dan monitoring SBNP, lalu penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran yaitu telegram radio dan lalu lintas pelayaran (VTS), serta penyelenggaraan Alur Pelayaran yaitu jasa survei hidrografi dan jasa perencanaan.

Kemudian, yang termasuk layanan penunjang antara lain penggunaan lahan, ruangan, bangunan, gedung, sarana olahraga dan wisata edukatif, lalu penggunaan peralatan dan mesin, penggunaan sarana transportasi, selanjutnya bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penelitian, terakhir penggunaan SDM, perbengkelan dan galangan, serta penjualan produk lainnya.

"Dengan diselenggarakan FGD ini, diharapkan semakin terjalinnya kolaborasi, sinergitas dan ekosistem maritim untuk mendukung peningkatan layanan kenavigasian pada BLU Navigasi guna mewujudkan amanah Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Visi & Misi Maritim Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045," tutupnya.

Sebagai informasi, FGD ini dihadiri oleh para peserta dari Distrik Navigasi yang mendapatkan pelimpahan pelaksanaan fungsi kenavigasian sebagai Satker PPK-BLU, perwakilan UPT Ditjen Perhubungan Laut, pengguna jasa, mitra kerja, Kementerian / Lembaga dan stakeholder terkait. 

Adapun narasumber pada FGD ini adalah Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Capt. Mugen S. Sartoto, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi, Prof. Wihana Kirana Jaya, dan Kepala Subdirektorat PPK-BLU III, Dani Ramdani. (KND/MM/HB)

Reaksi dan Komentar