Peraturan Menteri
Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
IM 2 Tahun 2026
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 Sampai Dengan Semester I 2025 Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
PM 3 Tahun 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
KP-DJPL 631 Tahun 2025
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029
Rancangan Peraturan Menteri 3
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai
KM 22 Tahun 2025
Penunjukan Badan Usaha Pelabuhan PT Dua Samudera Perkasa Untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Paria Provinsi Sulawesi Tenggara
KM 31 Tahun 2025
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas III Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat
KM 17 Tahun 2025
Penunjukan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Lembar Sejahtera Untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar
KM 3 Tahun 2025
Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Calang Provinsi Aceh
KM 2 Tahun 2025
Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Malahayati Provinsi Aceh
KM 13 Tahun 2025
Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu di Perairan di Luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan di Perairan Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur