Peraturan Menteri
KM 36 Tahun 2025
Penetapan Wilayah Laut Yang Sangat Sensitif (Particularly Sensitive Sea Area) Pada Kepulauan Nusa Penida dan Kepulauan Gili Matra di Selat Lombok
PM 3 Tahun 2025
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai
IM 3 Tahun 2025
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
KM 21 Tahun 2025
Penunjukan Badan Usaha Pelabuhan PT Edy Jaya Putra Untuk Melaksanakan Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Edy Jaya Putra di Pelabuhan Balikpapan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kepala KORPS Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga
Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah
KM 82 Tahun 1988
Persyaratan Pendaftaran dan Operasional Kapal Laut Yang Diperoleh Dengan Cara Sewa Guna Usaha (Leasing)
66 Tahun 2024
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
KM 231 Tahun 2022
Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Serui Provinsi Papua
KM 140 Tahun 2024
Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut