Peraturan Menteri
KM 81 Tahun 2023
Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada PT Pelayaran Karya Tehnik Operator
KM 80 Tahun 2023
Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada PT Tenaga Prima Persada
KM 45 Tahun 2023
Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Untuk Penyelenggaraan KM Sinabung Sebagai Akomodasi Terapung Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN Tahun 2023 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
PM 14 Tahun 2023
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Persiar (Cruisership) Asing di Perairan Indonesia
KM 60 Tahun 2023
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Perairan Pelabuhan Bontang Provinsi Kalimantan Timur
KM 53 Tahun 2023
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Teluk Palu Provinsi Sulawesi Tengah
KM 51 Tahun 2023
Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada PT Andifa Nusa Samudera
PM 4 Tahun 2023
Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dan Pelayanan Tata Kelola Lalu Lintas Kapal di Perairan Indonesia
PM 11 Tahun 2023
Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya
SE 15 Tahun 2023
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Dari Luar Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PM 16 Tahun 2023
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
PM 15 Tahun 2023
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama