Peraturan Menteri
PM 40 Tahun 2019
Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran, dan Lingkungan Kerja Pelayaran
: HK. 211/6/14/DJPL/2019 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
: KP. 431/DJPL/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA UJIAN KEAHLIAN PELAUT KAPAL NIAGA DAN KAPAL PENANGKAP IKAN
Pembentukan Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Niaga dan Kapal Penangkap Ikan
15 Tahun 2019
Prioritas Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Bulan Puasa dan Lebaran 2019
SE. 12 Tahun 2019
Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Statutory Kapal Pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
PM 23 Tahun 2019
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 Tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
KP. 222/DJPL/2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PELAYARAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
HK. 205/2/10/DJPL/2019 tentang Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukkan Ahli di Bidang Pelayaran
Tata Cara Pendampingan Hukum dan Penunjukkan Ahli di Bidang Pelayaran
: HK. 103/4/16/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
PM 7 Tahun 2019
Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia
PM 121 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan
PM 2 Tahun 2019
Komponen Biaya dan Pendapatan Yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi